JAMBI- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi kurang lebih tinggal dua bulan lagi. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih belum mengenal dengan jelas tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jambi. Dan banyak pula yang belum menentukan pilihan.
—–
Seperti diketahui, Pilgub Jambi diikuti tiga pasangan calon. Yaitu Nomor urut 1 pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh (CE-Ratu/Cerah), nomor urut 2 Fachrori Umar-Syafril Nursal (FU/SN/Berkah) dan nomor Urut 3 Al Haris- Abdullah Sani (Haris-Sani/Hani/Mantap). Untuk mengetahui tingkat pengenalan warga terhadap ketiga paslon, Jambi One mencoba menanyakan kepada sejumlah masyarakat awam yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota secara acak.
Masyarakat yang jadi objek juga dari berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, Pelajar, petani, Ibu Rumah tangga, pekerja swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Mereka ada yang tinggal pedesaan di Muarojambi, di Kota Jambi, di Bungo, Tanjab Timur, Kerinci dan Merangin.
Dari 38 warga yang ditanya Jambi one, hanya 8 orang yang mengaku sudah mengetahui atau mengenal tiga paslon. Beberapa diantaranya mengaku mengetahui ketiga paslon dari baliho atau poster poster yang dipasang di pinggir jalan. Dan ada juga yang mengaku tahu dari melihat TV, berita di Koran dan media online, serta media sosial facebook.
Kemudian, 13 orang lagi mengaku tidak tahu atau kenal dengan paslon. Sementara 17 warga lainnya mengaku hanya kenal sebagian paslon. Hanya cagubnya saja atau hanya wakilnya.
Kemudian, ketika ditanya apakah sudah menentukan siapa yang akan dipilih di Pilgub nanti? Dari 38 warga tersebut, hanya 10 orang yang mengaku sudah menentukan pilihan. Sementara 28 orang mengaku belum tahu siapa yang akan dipilih.
Mirisnya lagi, sebagian besar dari warga yang jadi objek tersebut mengaku tidak mengetahui visi dan misi para paslon. Bahkan ada yang mengaku tidak peduli sama sekali dengan visi dan misi paslon. Malah sebagian dari mereka ada yang berterus terang menunggu ‘siraman’ (pemberian uang) dari paslon.
Seperti yang diungkapkan Adi (nama samara) warga salah satu kecamatan di Muarojambi. Pria 49 tahun yang bekerja sebagai petani ini mengaku sudah tahu Pilgub Jambi akan digelar pada 9 Desember nanti. Namun, Adi mengaku belum tahu siapa saja paslon yang maju.
‘’ Jangankan visi misi, siapo calon calonnyo bae sayo belum tahu. Kito nunggu ‘siraman’ bae lah. Siapo yang ngasih itu yang kito cucuk kagek,’’ kata pria beranak satu ini.
Pernyataan serupa diungkapkan Kiki (nama samara). Meski mengaku sudah tahu ketiga paslon yang maju, pemuda 24 tahun yang bekerja di sebuah hotel di Kota Jambi ini mengaku belum menentukan pilihannya di Pilgub mendatang. Bagi dia visi misi paslon juga tidak terlalu penting. ‘’ Kito milih yang ‘nyiram’ bae bang. Biasonyo visi misi tu bagus semua lah. Tapi entah dilaksanakan atau idak,’’ katanya.
Meski sejumlah warga yang ditanya Jambi One ini belum mewakili seluruh pemilih, namun setidaknya penomena ini menunjukkan banyak warga yang apatis menghadapi pilgub Jambi. Menanggapi kondisi ini, pengamat politik dari Unja, Dori Efendi mengatakan, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini memang ada beberapa problem.
Pertama, kata dia, terbatasnya ruang gerak paslon untuk sosialisasi mengenalkan diri kepada masyarakat. Merujuk kepada PKPU nomor 11 dan 13 tahun 2020 menjelaskan pelarangan kampanye di tempat terbuka. Untuk menggelar rapat atau pertemuan di dalam ruangan pun ada persyaratan tertentu dengan pembatasan orang maksimal 50 orang.
‘’ Ini kan menjadi problem bagi paslon untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Yang kedua, saya melihat lemahnya tim kampanye dan tim sukses. Mereka belum kreatif dan inovatif mengkampanyekan paslon dalam ruangan. Seperti kampanye melalui media sosial,’’ katanya.
Kemudian, mengenai prilaku pemilih yang katanya menunggu ‘siraman’, menurut Dori, dalam teori pemilih, ada yang disebut pemilih tetap. Mereka ini sudah menentukan pilihan kepada salah satu paslon. Tidak lagi mungkin pindah pilihan. Kemudian ada swing voters atau pemilih mengambang. ‘’ Mereka inilah yang perlu ditarik timses atau paslon. Mereka bisa saja nanti akan berduyun duyun ke salah satu paslon yang bisa menarik atau meyakinkan mereka setelah dikenalkan oleh timses dan tim kampanye,’’ jelasnya.
Menurut Dori, swing voters ini adalah para pemilih milenial (mengambang) dan rasional. Mereka sebenarnya tidak tertarik kepada money politics (politik uang) atau siraman tadi. Masalahnya nanti apakah mereka akan tertarik arus politik atau tidak.
Sementara pemilih yang tertarik pada money politics atau menunggu ‘siraman’, itu adalah pemilih pemilih yang apatis dalam politik. ‘’Mereka ini bukan lagi pemilih pemula atau milenial. Mereka ini pemilih yang lemah dalam politik. Apa alasan mereka? Bisa karena himpitan ekonomi, pengalaman dan prilaku politik yang ditunjukkan partai politik (parpol). Selama ini parpol tidak menjalankan perannya melakukan pendidikan politik,’’ jelasnya.
Yang terjadi selama ini, lanjut Dori, parpol dalam demokrasi malah menggunakan money politics. ‘’Artinyanya masyarakat sudah terbiasa dari pemilu ke pemilu seperti itu. Mereka merasa setiap pemilu atau pilkada harus ada serangan fajar. Makanya mereka menunggu,’’ kata dosen Pisipol Unja ini.
Untuk mengantispasi masalah ini, menurut Dori harus ada regulasi yang kuat. Kemudian ada kemauan serius dari penyelenggara dan aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan paslon. Kalau perlu sampai pada menggugurkan paslon yang terbukti melanggar.
Namun, kata dia, kenyataan selama inikan tidak. Sudah jadi rahasia umum, dalam pesta demokrasi selalu ada black market, transaksi uang atau duit sudah mengakar dari atas hingga ke tingkat paling bawah. Dimulai dari jual beli partai. ‘’ Ini memang sulit dibuktikan. Tapi ini juga sudah jadi rahasia umum di kalangan parpol dan kandidat yang maju dalam suatu kontentasi,’’ kata dia.
Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnizal mengucapkan terima kasih atas info yang diberikan Jambi One. Dia mengakui, pilkada di masa pandemi Covid-19 ini ruang gerak paslon sangat terbatas untuk sosialisasi. Membuat acara tatap muka juga sangat terbatas. Melakukan tatap muka dengan pemilih di daerah terpencil juga belum bisa.
‘’Apalagi daerah yang jauh di pelosok. Media sosial juga tidak sampai karena tidak ada jaringan internet. Orang-orang awam yang menunggu siraman itu saya rasa juga tidak paham dengan media sosial,’’ katanya.
Untuk mensosialisasi pelaksanaan Pilkada ini, menurut Apnizal, sekitar November nanti akan dibentuk KPPS. ‘’ Nanti kami ada petugas (KPPS) sekitar 74 ribu. Masing masing mereka akan dikerahkan menemui 10 orang saja. Tugasnya tiga poin saja. Yaitu menyampaikan bahwa Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS, mengenalkan calon, kemudian menyampaikan kondisi di TPS aman dari Covid dan cara mencoblos,’’ jelasnya.
Menurut Apnizal, kalau itu dilakukan dan berjalan, maka sudah sekitar 740 ribu pemilih yang tersebar 8.232 TPS. Paling tidak seperempat sudah tersentuh. ‘’Mungkin itu lah langkah terakhir yang kita lakukan dengan jaringan kita,’’ katanya.
Sementara itu, Komisionel Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi mengatakan, masalah tingkat pengenalan paslon berhubungan erat dengan sosialisiasi. Itu ranahnya KPU dan paslon. Setahu dirinya, KPU sudah melakukan sosialiasi. Bahkan sudah ada target partisipasi pemilih. Ini juga harus dibantu dengan paslon mensosialisasikan diri ke tengah masyarakat.
Kemudian mengenai kontek kerawanan, menurut dia, memang dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diirilis Bawaslu RI belum lama ini, potensi money politics (politik uang) di Pilgub Jambi sangat tinggi. Termasuk netralitas PNS. Untuk mengantisipasi ini, pihaknya sudah melakukan semua proses pengawasan sesuai mekanisme. Diantaranya mengirim surat kepada paslon teantang apa apa saja yang dilarang dan sanksi yang akan diberikan.
‘’ Khusus untuk mencegak politik uang, kita akan melakukan pengawasan ekstra. Diantaranya membentuk satgas dan melakukan patroli politik uang di masa tenang nanti,’’ kata mantan jurnalis yang biasa dipanggil Paul ini.(tim/Jambione.com)
Komentar