JAMBI.SIBERINDO.CO – Kementerian Agama tengah merancang langkah strategis untuk mengoptimalkan pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kemenag siap merangkul dan bersinergi dengan berbagai organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh lintas agama.
Optimalisasi pengelolaan dana umat dinilai menjadi langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan. Gagasan ini sejalan dengan visi organisasi kemasyarakatan yang kini mulai memfokuskan pergerakannya pada dakwah ekonomi melalui instrumen zakat dan wakaf.
Komitmen Kemenag untuk melibatkan peran ormas ini ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menerima audiensi Panitia Kongres Syarikat Islam (SI) ke-42 dan dihadiri oleh Presiden PP/LT Syarikat Islam Hamdan Zoelva di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menag menyebutkan bahwa potensi dana sosial keagamaan di Indonesia sangat besar. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi, dana umat dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk mengentaskan kemiskinan.
“Potensi dana umat kita sangat luar biasa. Ke depan, kita akan mengundang tokoh dan cendekiawan dari berbagai unsur agama, baik Islam melalui ICMI, maupun tokoh dari umat Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Protestan untuk merumuskan tata kelola ini,” ujar Menag.
Untuk mewujudkan pemerataan, Menag menekankan pentingnya sinergi data dan program lintas lembaga, termasuk rencana koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial. Langkah ini dirancang agar penyaluran dana sosial keagamaan dapat menjangkau masyarakat rentan yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
Lebih lanjut, Menag juga menyoroti pentingnya pemberdayaan aset umat, seperti wakaf produktif yang dikelola oleh masjid atau lembaga keagamaan. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperluas makna dakwah agar tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga berdampak langsung secara sosial-ekonomi. Ia pun mendorong agar ormas keagamaan berani berinovasi.
“Ormas Islam perlu membuat terobosan-terobosan inovatif untuk penguatan umat, terutama di bidang ekonomi,” pesan Menag.
Visi perluasan makna dakwah dan pemberdayaan ini sangat sejalan dengan fokus pergerakan Syarikat Islam. Ketua Umum SI, Hamdan Zoelva, menyoroti pentingnya reposisi dakwah di tengah masyarakat saat ini agar umat mampu mandiri secara finansial.
“Ada sisi dakwah yang kerap terlupakan oleh umat, yaitu penguatan ekonomi. Selama ini kita cenderung terlalu berkonsentrasi pada dakwah ubudiyah (peribadatan) dan pendidikan, namun tertinggal di aspek ekonomi. Karena itu, masalah kemiskinan dan kemandirian ini harus diurai, salah satunya melalui optimalisasi instrumen wakaf dan zakat,” tegas Hamdan Zoelva.
Hamdan menambahkan, saat ini Syarikat Islam berfokus pada empat pilar ekonomi kerakyatan, yaitu optimalisasi Ziswaf, pengembangan Koperasi, penguatan Ekosistem Halal, dan Ekonomi Ekologis.
Gagasan penguatan kemandirian ekonomi umat ini juga akan menjadi fokus bahasan utama dalam Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam yang dijadwalkan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 18 – 20 Oktober mendatang. Mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”, kongres tersebut diharapkan melahirkan langkah-langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Merespons keselarasan visi tersebut, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan terus memfasilitasi dan mengorkestrasi sinergi lintas kelembagaan. Ia berharap, konsolidasi gagasan dari berbagai ormas keagamaan dapat diwujudkan menjadi program pemberdayaan ekonomi yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan nasional.(***)
