JAMBI- Pasangan Al Haris-Abdullah Aani (Haris-Sani) sudah menyiapkan langkah langkah antisipasi jila gejolak di Partai Berkarya merembet ke daerah. Karena komplik ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada dukungan partai tersebut kepada calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak, 9 Desember nanti.
Sinyal bakal terjadi konflik sampai ke daerah terlihat dari salah satu poin yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Minggu (12/7). Poin tersebut yaitu, munaslub Berkarya memutuskan menganulir kebijakan pengurus partai yang telah dikeluarkan sebelumnya. Salah satu kebijakan tersebut yakni mengenai rekomendasi Pilkada Serentak 2020.
Seperti diketahui, saat ini setidaknya Partai Berkarya sudah mengeluarkan dua rekomendasi dukungan untuk Pilkada serentak di Provinsi Jambi. Yaitu, rekomendasi dukungan kepada pasangan Al Haris-Abdullah Sani untuk Pilgub Jambi dan kepada Fikar Azami untuk Pilwako Sungai Penuh.
Juru Bicara (Jubir) Haris-Sani, Hasan Mabruri mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke ranah internal partai Berkarya. “Pada prinsipnya tentu kita tidak masuk ke ranah konflik internal Berkarya. Yang jelas kita mendaftar, kemudian kita mengikuti semua mekanisme yang ada di partai tersebut. Yang pasti hari ini secara sah kita sudah menerima rekomendasi dari pengurus pusat yang sah,” katanya.
Bagaimana jika mimpi buruk dualisme Berkarya terjadi dan berimbas pada rekomendasi ke Haris-Sani? Politisi yang akrab disapa Bohok ini mengatakan tanpa ada konflik di partai Berkarya, pihaknya sudah mengambil langkah menambah kekuatan parpol.
“Tanpa ada konflik di Berkarya kita sudah menyiapkan langkah-langkah menambah kekuatan dukungan partai. Yang lagi intens dengan 1-2 partai pemilik kursi di DPRD Provinsi Jambi,” sebutnya.
“Intinya, kita pada posisi sudah mengikuti mekanisme secara sah di internal Berkarya. Kita tidak ingin masuk ke ranah internal Berkarya. Kita terus pantau perkembangannya,” tandasnya.
Terpisah, Ketua KPU Provinsi Jambi, Subhan sudah menegaskan bahwa pihaknya hanya mengakui partai yang susunan pengurusnya sesuai dengan SK MenkumHAM saat mendaftarkan kandidatnya di KPU nanti. “Syaratnya sesuai SK MenkumHAM yang terbaru saat pendaftaran nanti. Untuk saat ini Berkarya Jambi masih kepengurusan yang diketuai oleh Tommy Soeharto,” katanya.
Jikapun ada perubahan nantinya, kata dia, pihaknya tetap berpedoman pada kepengurusan yang tertera pada SK MenkumHAM terbaru saat pelaksanaan pendaftaran.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi Ambiar Usman menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak berpengaruh dengan dukungan Berkarya di Pilkada.
Menurut Ambiar, Munaslub yang dilakukan oleh Muchdi PR Cs dinilai tidak sah secara hukum. “Rekomendasi kandidat tetap. Karena Ketua Partai Berkarya tetap Tommy,” katanya, Senin (13/7) .
Ambiar mengatakan yang melakukan munaslub itu adalah orang-orang yang sudah dipecat dari kepartaian Berkarya.“Artinya munaslub itu inkonstitusional. Tidak ada legal, abal-abal,” tegasnya.
Dia menambahkan, Munas harus dihadiri 2/3 DPW. Sementara, ketua-ketua DPW Berkarya sudah ikut rapat pimpinan (rapim) sebelum munaslub tersebut. “Tidak ada pengaruh. Segala sesuatu itu dipegang legal standingnya, SK Kumham,”ujarnya.
Senada dengan Ambiar Usman, Ketua DPD Berkarya Kota Jambi, Edwin, menilai munaslub Muchdi PR tersebut inkonstitusional. Melanggar AD/ART Partai Berkarya.
Menurut Edwin, sebelumnya mereka (Muchdi PR Cs) sudah diajak musyawarah. Diundang pleno, rapimnas, pada 8-9 Juli. Namun mereka tetap tak mau bergabung. Lalu pada 11 Juli mengadakan munaslub.
“Jadi pada rapimnas itu, mereka dipecat. Jadi mereka mengadakan itu (Munaslub, red) sudah ilegal. Tidak boleh membawa nama partai Berkarya,” tegasnya.
Apa Munaslub Muchdi PR ada pengaruh dengan rekom partai Berkarya? “Tidak. Mereka kan inkonstitusional,” lanjutnya.
Edwin juga mengatakan, kelompok mereka mengatakan bahwa munaslub sudah dihadiri 2/3 DPW. Padahal, saat rapimnas, yang hadir 31 DPW plus 1 izin karena kendala tak bisa terbang ke Jakarta.“Jadi kalau mereka merasa legal, dihadiri 2/3 DPW, sudah tak masuk akal saja,” tukasnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Jambi (Unja), Dori Efendi menilai meski sudah menggelar Munaslub, legalitas Berkarya Muchdi Pr belum kuat. Karena pendirian partai itu memang legalitas dari Tommy Soeharto. “Ini sengaja diciptakan untuk menaikan popularitas Berkarya agar dikenal seluruh Indonesia. Partai itu memang harus ada manajemen konflik,” katanya.
Menurut Dori, kalau di Jambi ketuanya Ambiar Usman yang merupakan orang dekatnya Tommy Soeharto, kepengurusan DPW secara legalitas di tangan Ambiar Usman. “Selagi Ambiar dekat dengan Tommy, dukungan Berkarya tidak akan berpindah. Tetap konsisten ke Haris-Sani. Rekom sudah ditandatangani Tommy Soeharto,” ujarnya.
Lalu bagaimana jika SK MenkumHAM terbit saat pendaftaran calon di KPU? Menurutnya, MenkumHAM tidak semudah itu menerbitkan SK. Apalagi legitimasinya tidak kuat. “MenkumHAM tidak akan menerbitkan SK seminggu dua Minggu. Jika legitimasinya kuat, paling cepat 4-5 bulan. Masa MenkumHAM bisa menerbitkan SK dalam 1-2 bulan,” sebutnya.
“Ketika terjadi dualisme di partai, maka dikembalikan ke pengurus sebelumnya. Dewan Pertimbangan Partai sendiri adalah kepengurusan Tommy Soeharto. Berkarya tetap kuat,” sambungnya.
Terkecuali, kata dia, ada upaya melengserkan Ketua DPW Jambi dengan menggelar Muswillub. Dengan alasan salah satu kandidat memiliki kedekatan dengan sang Ketum dan direstui, itu lain cerita. “Tapi, kalau mau melengserkan Tommy Soeharto tidak bisa. Karena ada beberapa poin tadi, jika terjadi dualisme maka kembali ke pengurus sebelumnya,” jelasnya.
“Ini lebih ke konstelasi Politik 2024. Para petinggi partai sudah mulai sowan. Sementara Tommy mau berpatron kemana? Karena Konstelasi politik 2024 sudah mulai hangat dengan adanya Pilkada. Ini yang jadi pertimbangan. Maka harus memunculkan Berkarya ke depan. Setidaknya memainkan opini publik, dualisme partai agar dikenal se Indonesia. Intinya Berkarya dibawah komando Tommy Soeharto tetap kuat,” pungkasnya.(fey/jambione.com)
Komentar