JAMBI.SIBERINDO.CO – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin, penyelesaian administrasi aset negara, serta penguatan pengawalan program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan mendadak dengan melihat langsung kondisi dan fakta di lapangan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/08).
Dalam aspek perencanaan anggaran, Menkeu memberikan perhatian khusus terhadap belanja pegawai. Menurut Menkeu, kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun. Selain itu, Menkeu juga menekankan pentingnya disiplin anggaran. Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.
Pengawalan Program Strategis Nasional
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu turut melihat perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terkait KDKMP, di Jawa Barat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun.
Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Barat. Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop. Menkeu menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. Namun demikian, komunikasi publik dan promosi terkait program tersebut masih belum optimal
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu.
Adapun untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG. Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima manfaat meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
Selanjutnya, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.(***)
