JAMBI- Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tinggal menghitung hari. Berbagai antisipasi dan pematangan strategi dalam rangka pengawasan jelang hari H terus dilakukan Bawaslu selaku lembaga pengawas pesta demokrasi. Salah satu yang menjadi perhatian penting jajaran pengawas Pemilu ini yakni kerawanan konflik di Pilwako Sungai Penuh.
Sebagaimana diketahui, dalam masa kampanye, di Sungai Penuh sempat beberapa kali terjadi konflik yang memanas. Bahkan, sempat terjadi aksi penghadangan antar tim Paslon. Masalah ini menjadi pembahasan serius saat Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo bersilaturahmi dengan komisioner Bawaslu, Kamis (26/11) kemarin.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi mengatakan kujungan orang nomor satu di Polda Jambi itu selain bersilaturahmi juga berdiskusi terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. “Beliau dalam rangka mengawali tugas di Provinsi Jambi sebagai Kapolda yang baru,” kata Asnawi saat menerima kunjungan Kapolda Jambi Irjen Pol. A Rachmad Wibowo.
Ketua Bawaslu dua periode ini menjelaskan, pada kesempatan itu juga dibahas beberapa poin pengawasan. Seperti indeks kerawanan dan potensi yang bisa terjadi dan harus diantisipasi di Pilkada serentak 2020. “Kita juga bicara protokol kesehatan. Masalah tapal batas dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Dari pemaparan itu kita sudah dapat kesimpulan apa yang harus kita lakukan,” katanya.
Dijelaskan Asnawi, pihaknya berharap ada pengawalan terhadap petugasnya di bawah. Khususnya di Kota Sungaipenuh, banyak intimidasi terhadap penyelenggara oleh oknum.
“Jadi ini kita minta diperhatikan juga oleh bapak Kapolda. Oleh Kapolda kita diminta bekerja dengan baik. Berkordinasi terkait dengan pengamanan. Selain itu kita nanti bersama-sama mengantisipasi bila muncul persoalan di lapangan,” tukasnya.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. A Rachmad Wibowo, mengatakan Provinsi Jambi sebentar lagi menyambut pesta demokrasi di masa pandemi covid 19. Menurut dia, Indonesia masih bagus dalam menangani covid 19 dibandingkan Amerika Serikat. “Kita upayakan kesiapan Pilkada ini. Jangan sampai ada masalah yang bisa memicu bentrok. Untuk walpri gubernur dan walpri yang lain diberi tahu masalah pergerakan agar bisa kita antisipasi,” katanya.
Kapolda Jambi menyampaikan, di Jambi ini ada 4 kabupaten dan 1 kota Jambi yang tidak ada pencoblosan untuk bupati. Hanya gubernur dan untuk paslon jangan dipersulit.”Kita dan TNI itu netral. Jangan ada yang bermain dalam Pilkada ini. Saya harap sampai 9 Desember nanti semua berjalan dengan lancar,” pungkasnya.(fey/Jambione.com)
Komentar