JAMBI– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Jambi memastikan bahwa pihaknya akan segera merenovasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Sebab, pihaknya telah mengalokasikan dana Rp10 miliar untuk merehab gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi pada 2021 ini.
Alasannya, gedung tersebut dinilai sudah tidak representatif dengan kondisi saat ini. Pantauan dilapangan, pihak kontraktor sudah mulai memagari gedung DPRD dengan seng.
“Tendernya sudah selesai sekitar 1 minggu yang lalu, bulan maret ini sudah mulai bekerja. Kita masih menunggu staf dan anggota untuk beres-beres dokumen dan lainnya. Kalau sudah selesai baru kita mulai pekerjaannya,” kata Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Jambi, Momon, kemarin.
Dia mengatakan bahwa tak semua gedung tersebut akan direhab tahun depan. Hanya dua gedung yang berada di posisi sayap gedung utama yang akan di rehab.
“Sayap kiri dan kanan saja yang direhab, ruang utamanya yang untuk paripurna tidak direhab,” kata Momon menjelaskan.
Ditambahkannya, nantinya pada posisi gedung baik sayap kiri dan kanan, akan dibuat sekat-sekat. Hal itu akan digunakan untuk ruangan dewan. “Jadi nantinya tiap anggota dewan memiliki ruangan sendiri-sendiri. Tak seperti sekarang,” katanya.
Momon mengatakan bahwa nantinya akan dibangun sekat sebanyak 46 ruangan.
Pada sayap kiri dan kanan gedung tersebut juga akan dibangun bertingkat. “Selesai dalam satu anggaran, proses pekerjaan diperkirakan selama 8 bulan,” ujarnya.
Menaggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan bahwa memang sudah selayaknya ada renovasi gedung tersebut. Sebab, dari awal pembangunan hingga sekarang belum pernah direnovasi, dan kondisinya konstruksinya juga sudah tidak kuat lagi.
“Kita khawatir seperti kejadian tahun 2017, dimana salah satu ruangan dewan roboh karena hujan deras. Beruntung waktu itu kejadiannya malam hari, sehingga tidak ada staf maupun anggota dewan yang berada di kantor,” katanya.
Kata dia, dari DPUPR Kota Jambi juga sudah memberikan peringatan bahwa kekuatan bangunan itu tidak kokoh lagi. Sehingga mereka menyarankan untuk renovasi. “PUPR sudah menyarankan ke kita, sudah ada kajian dan perencanaannya. Kalau kita menolak, jika ada kejadian seperti 2017 siapa yang tanggung jawab nantinya.
Kata Junedi, selama proses pembangunan itu nantinya setiap dan para anggota dewan akan berkantor di hotel. “Kita maunya juga memakai gedung/fasilitas pemerintah yang ada. Tapi itu tidak representatif. Karena ini kan ada ratusan orang. Yang jelas juga harus ada ruang komisi, ruang staf, ruang rapat. Kalau paripurna mungkin bisa di Balai Adat. Tapi kalau untuk kegiatan rutin tentu tidak bisa,” katanya.
Ditambahkannya, pihaknya dan para anggota dewan lain juga tidak meminta hotel yang mewah. Melainkan hotel yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Hotel yang biasa-biasa saja, sesuai ketentuan Undang-Undang. Perlu diingat juga bahwa kalau kita pindah ke hotel, tentu biaya listrik juga tidak lagi terbebani. Padahal selama ini setiap bulan kita harus membayar Rp17 juta untuk tagihan listrik di DPRD,” katanya, dilansir dari jambione.com grup siberindo.co.
Kata Junedi, untuk saat ini kemungkinan hotel yang akan dipilih adalah hotel Ratu Residence yang berada di Jl Soekarno-Hatta No 3, The Hok, Kecamatan Jambi Selatan. “Kalau soal anggaran tanya ke Sekwan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Jambi, Yunita Indrawati menyebutkan, proses tender rehab gedung DPRD Kota Jambi telah selesai dan tinggal dikerjakan. Sementara mengenai proses perkantoran anggota DPRD, Yunita mengaku masih berproses.
Dia pun belum dapat memastikan, di mana nantinya para anggota dewan akan berkantor. “Masih proses adminitrasi, karena ada beberapa penawaran. Anggarannya sekitar Rp 1 miliar. Nanti kalau sudah selesai prosesnya baru diinfokan. Untuk rehab, sudah mulai berguyur dikerjakan,” tutupnya. (*/cr1)
Komentar